Muara Teweh – Pada acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula BappedaLitbang beberapa waktu lalu, Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H Beny Siswanto, memaparkan sejumlah usulan yang mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam penyampaian pokok-pokok pikirannya (pokir), H Benny Siswanto mengungkapkan 55 usulan yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Beberapa usulan yang disampaikan oleh H Benny Siswanto antara lain perbaikan fasilitas di SDN 1 Jingah, pemisahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim dan non-Muslim di Desa Bintang Ninggi I, serta perbaikan jalan di Desa Panaen.
Selain itu, ada juga usulan untuk perlengkapan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Panaen dan pembuatan jalan samping jembatan Sungai Jambu serta aspal jalan ke Desa Hajal.
Dalam kesimpulan dari Pokir DPRD Tahun 2026, H Benny menegaskan bahwa sektor infrastruktur memiliki peran yang sangat luas dalam pembangunan wilayah.
Infrastruktur, kata H Benny, tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Oleh karena itu kata dia, sebagian besar usulan DPRD tahun 2026 difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan.
Lebih lanjut, Beny juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan dengan usulan pengadaan buku dan bahan bacaan di sekolah-sekolah, serta penerapan program sekolah gratis 9 tahun yang menjadi salah satu prioritas utama.
Di sektor kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan di desa juga menjadi perhatian, dengan harapan agar pelayanan kesehatan dapat lebih merata dan berkualitas.
Sektor pertanian pun mendapat perhatian serius, mengingat peranannya yang sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, alokasi anggaran pada sektor-sektor ini diharapkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
H Beny juga memberikan saran agar sinkronisasi kegiatan pembangunan lintas sektor dapat ditingkatkan.
Ia menekankan pentingnya komunikasi teknis yang intens antara masyarakat desa, kecamatan, perangkat daerah, dan kabupaten agar kendala-kendala yang ada di lapangan bisa segera diketahui dan diatasi.
“Dengan pendekatan komunikasi yang lebih baik, masalah di lapangan dapat lebih cepat diselesaikan,” pungkas H Benny.(kyl)
